Pentingnya Melakukan Konsultasi Hukum dalam Industri Pertambangan

Table of Contents

Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya melimpah dan dan selalu menarik untuk dieksplorasi. Semua perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan bisnisnya dalam berbagai macam sektor alam, termasuk pertambangan. Atas dasar tersebut, dapat dijumpai perusahaan tambang di berbagai pulau Indonesia yang terkenal dengan tambangnya, seperti Kalimantan. Maka dari itu, konsultan hukum pertambangan juga menjamur.

Pengelolaan atas izin pertambangan sendiri dibagi dalam 3 jenis, antara lain:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPR)

Untuk mendapatkan izin pertambangan, perusahaan dapat mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk melakukan kegiatan pertambangan kepada pemerintah. Kemudian perusahaan akan melakukan eksplorasi di wilayah tersebut dengan pengawasan dari pemerintah berdasarkan batas dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum pertambangan.

Latarbelakang Terciptanya Hukum Pertambangan

Eksplorasi tambang yang berlebihan dapat merusak keseimbangan alam. Dengan demikian diperlukan aturan khusus agar generasi selanjutnya dapat menikmati hasil tambang yang terkandung. Perusahaan tambang harus mempertimbangkan generasi yang akan datang karena produksi tambang tanpa batas merupakan bentuk perampasan terhadap hak-hak generasi selanjutnya. Tindakan demikian merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan antara generasi

Perkembangan dalam industri pertambangan mendorong pemerintah untuk membentuk pengaturan pengelolaan tambang, baik dalam aspek hukum maupun kesadaran akan dampak pengelolaan tambang itu sendiri. Peraturan tersebut diperlukan untuk menciptakan kesadaran akan kedaulatan negara dalam memastikan industri pertambangan berjalan dengan baik. Hal ini merujuk kepada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk negara.

Pembentukan peraturan dan undang-undang pertambangan bertujuan pula untuk keseimbangan antara ketersediaan bahan galian dengan kebutuhan pasar dan melindungi lingkungan alam di sekitar tambang itu sendiri. Prinsip keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan pasar, diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kegiatan-kegiatan penambangan.

Alasan Perusahaan Menghubungi Konsultan Hukum

Namun, tidak selalu perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan memahami bagaimana semestinya pengelolaan pertambangan yang baik sesuai hukum pertambangan yang berlaku. Pengelolaan pertambangan oleh perusahaan yang kurang baik dapat memicu terjadinya pelanggaran dan bahkan kerusakan lingkungan dalam skala besar.

Konsultan hukum akan membantu perusahaan pertambangan dalam berkonsultasi mengenai bisnis mereka. Layanan konsultasi yang diberikan meliputi analisa hukum, perizinan, audit, perancangan kontrak dan penegakkan hukum. Pendekatan hukum dilakukan secara cerdas untuk memastikan perusahaan menaati hukum pertambangan yang berlaku.

Perusahaan tidak perlu ragu dalam melakukan konsultasi dengan konsultan hukum pertambangan. Pastikan konsultan hukum ada sektor pertambangan tersebut mempunyai kredibilitas yang tinggi dan cakap dalam melakukan tugas-tugasnya. Dengan berkonsultasi kepada konsultan hukum di bidang pertambangan, perusahaan juga ikut dalam melindungi lingkungan alam di sekitar proyek tambang serta bertanggung jawab atas eksplorasi tambang yang mereka lakukan.